Pihak pemerintah menilai daya beli masyarakat masih terjaga meski inflasi pada September 2026 mencapai 3,28% secara tahunan.

Wakil Pejabat Keuangan Juda Agung menuturkan inflasi September masih berada dalam target 2,5% dengan toleransi plus-minus 1%.

Dengan demikian, level inflasi saat ini belum dinilai memberikan tekanan signifikan terhadap aktivitas perekonomian masyarakat.

"Sebenarnya, angka 3,28% ini kan masih di dalam range ya, 2,5% plus minus 1%," kata Juda dalam Media Gathering, Kamis (1/10/2026).

Menurut Juda, inflasi yang berada di dalam rentang sasaran belum memberikan dampak langsung terhadap keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi maupun penanaman modal.

Ia menuturkan masyarakat masih dapat melakukan pembelian barang dan jasa tanpa mengalami perubahan keputusan belanja yang signifikan akibat tekanan inflasi.

"Jadi belum terlalu berdampak pada decision making orang di dalam belanja karena masih terjaga," kata Juda.

Meski demikian, pihak pemerintah tetap mewaspadai perkembangan inflasi, terutama yang berasal dari kelompok pangan.

Juda menilai inflasi pangan memiliki dampak yang lebih cepat dirasakan oleh masyarakat karena berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari.

"Inflasi ini penting untuk dijaga. Terutama yang berkaitan dengan inflasi pangan. Ini yang langsung mengena kepada masyarakat," katanya.

Juda juga menilai inflasi yang mendekati batas atas sasaran belum akan mengganggu kualitas makanan dan pemenuhan gizi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut dia, pengendalian inflasi tetap menjadi salah satu faktor penting yang harus dijaga otoritas untuk memastikan stabilitas perekonomian dan daya beli masyarakat.

Memasuki 2027, pihak pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) akan terus melakukan koordinasi untuk menjaga inflasi sekaligus stabilitas nilai tukar.

Juda menuturkan kedua aspek tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi perekonomian agar tetap stabil.