Kepala negara Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Silaban mengungkapkan, penurunan tingkat pengangguran yang dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) belum bisa dijadikan indikator bahwa kondisi ketenagakerjaan di Indonesia telah membaik secara menyeluruh.

Menurut Elly, data resmi BPS tetap harus dihargai karena disusun menggunakan metodologi statistik yang berlaku. Namun, angka tersebut perlu dibaca secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan kualitas pekerjaan yang tercipta.

“Kami menghargai data resmi BPS karena disusun berdasarkan metodologi statistik yang berlaku. Namun, angka penurunan tingkat pengangguran tidak dapat serta-merta dimaknai bahwa kondisi ketenagakerjaan telah membaik secara substantif,” ujar Elly kepada Kontan, Kamis (6/8/2026).

Ia mengungkapkan, hingga kini KSBSI masih menerima banyak laporan pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri. Gelombang PHK tersebut terutama terjadi pada industri padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki, elektronik, hingga sektor nikel.

Karena itu, Elly menilai penurunan angka pengangguran kemungkinan dipengaruhi oleh pergeseran tenaga kerja dari sektor formal ke sektor informal setelah kehilangan pekerjaan tetap.

“Sangat mungkin penurunan ini karena masyarakat beralih ke sektor informal. Banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan formal akhirnya bertahan hidup dengan menjadi pekerja lepas, pekerja platform digital, berdagang rendah, atau pekerjaan lain yang tidak memiliki kepastian pendapatan maupun perlindungan sosial,” katanya.

Ia menerangkan, dalam definisi statistik ketenagakerjaan, seseorang yang bekerja meski hanya beberapa jam dalam sepekan tetap dikategorikan sebagai bekerja. Kondisi tersebut membuat mereka tidak lagi tercatat sebagai penganggur, meskipun kualitas pekerjaan dan tingkat kesejahteraannya belum tentu meningkat.

Menurut Elly, kondisi tersebut bukan semata-mata menunjukkan adanya anomali statistik. Sebaliknya, hal itu menjadi sinyal bahwa indikator tingkat pengangguran belum cukup menggambarkan kondisi pasar kerja secara utuh.

Ia berpandangan otoritas juga perlu memberikan perhatian pada indikator lain, seperti tingginya proporsi pekerja informal, tingkat setengah menganggur (underemployment), keamanan kerja, besaran upah, hingga cakupan perlindungan jaminan sosial.

“Penurunan tingkat pengangguran akan lebih bermakna apabila disertai peningkatan pekerjaan formal yang layak, produktif, dan memberikan kepastian bagi pekerja,” tegasnya.

Ke depan, KSBSI mendorong otoritas lebih fokus menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, memperkuat daya saing industri padat karya, serta mencegah terjadinya PHK massal di tengah tekanan perekonomian global.

Selain itu, Elly juga meminta otoritas memastikan perlindungan yang memadai bagi pekerja yang terdampak transformasi perekonomian. Menurutnya, dialog sosial antara otoritas, pengusaha, dan serikat pekerja juga perlu diperkuat agar perbaikan indikator ketenagakerjaan benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya tercermin dalam statistik.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia menurun menjadi 4,65% pada Mei 2026. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan Februari 2026 yang mencapai 4,68%.

Penurunan 0,03 poin persentase itu membawa TPT Indonesia ke level terendahnya dalam 32 tahun terakhir atau sejak 1994. Pada periode tersebut, Indonesia masih dipimpin Kepala negara Soeharto.

"TPT Mei 2026 merupakan yang terendah sejak 1994. Saat itu, berdasarkan Sakernas, TPT tercatat sebesar 4,6%," ungkap BPS dalam konferensi pers, Rabu (5/8/2026).

Secara jumlah, masyarakat yang menganggur juga berkurang. Jumlah pengangguran melemah dari 7,24 juta orang pada Februari 2026 menjadi 7,22 juta orang atau berkurang sekitar 24.000 orang.