China memperketat pengawasan terhadap penanaman modal luar negeri dengan menerbitkan aturan baru yang memperluas kewenangan regulator untuk meninjau transaksi lintas negara yang melibatkan investor, teknologi, data, dan kepentingan keamanan nasional.

Aturan yang diumumkan oleh State Council pada Senin (1/6/2026) tersebut akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026.

Langkah ini muncul sekitar satu bulan setelah otoritas China memerintahkan pembatalan akuisisi korporasi kecerdasan buatan (AI) Manus oleh Meta Platforms, sebuah kasus yang memicu perhatian tinggi terkait perlindungan teknologi strategis nasional.

Salah satu poin utama dalam regulasi baru tersebut adalah kewajiban memperoleh izin pihak pemerintah untuk ekspor barang, teknologi, layanan, maupun data tertentu yang masuk kategori terbatas.

Dengan aturan baru ini, badan bisnis China yang ingin melakukan transaksi penanaman modal luar negeri harus memastikan bahwa transfer teknologi atau data yang sensitif telah mendapatkan otorisasi dari otoritas terkait.

Otoritas China juga memperluas cakupan pengawasan terhadap bentuk transfer teknologi yang tidak dilakukan secara langsung.

Regulasi tersebut melarang pemindahan teknologi secara tidak langsung melalui berbagai skema kerja sama internasional.

Larangan mencakup penempatan tenaga ahli ke luar negeri, pemberian bimbingan teknis, program pelatihan, konsultasi, maupun bentuk kerja sama lain yang berpotensi mengalihkan teknologi strategis China ke pihak asing tanpa persetujuan otoritas.

Kebijakan ini menunjukkan semakin besarnya perhatian Beijing terhadap perlindungan aset teknologi nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat, khususnya di sektor kecerdasan buatan, semikonduktor, data, dan teknologi maju lainnya.

Peraturan baru tersebut juga memperkuat posisi otoritas dalam menilai risiko keamanan nasional yang mungkin muncul dari transaksi penanaman modal lintas batas.

Dalam beberapa tahun terakhir, China telah memperketat pengawasan terhadap arus modal keluar serta transaksi yang melibatkan teknologi strategis.

Langkah ini sejalan dengan upaya Beijing menjaga kedaulatan teknologi dan mengurangi risiko kebocoran data maupun pengetahuan industri penting ke luar negeri.

Bagi investor dan korporasi teknologi, aturan baru tersebut diperkirakan akan meningkatkan proses kepatuhan (compliance) dan memperpanjang waktu persetujuan untuk sejumlah transaksi internasional yang melibatkan aset strategis China.