Pejabat Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pihak pemerintah tidak memiliki rencana untuk kembali menerapkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty pada 2027.

Purbaya menuturkan selama dirinya menjabat sebagai Pejabat Keuangan, tidak akan ada program tax amnesty. Ia memilih pihak pemerintah memperbaiki proses pemungutan pajak (tax collection) ketimbang kembali memberikan pengampunan kepada wajib pajak.

"Tidak ada (tax amnesty). Saya kan pernah bilang selama saya jadi Pejabat Keuangan, enggak ada tax amnesty,” kata Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026 di Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Menurut Purbaya, kebijakan tax amnesty justru dapat menimbulkan risiko bagi pegawai pajak. Pasalnya, peserta pengampunan pajak masih dapat menghadapi pemeriksaan pada tahun-tahun berikutnya apabila terdapat persoalan terkait data atau kewajiban perpajakannya.

"Karena untuk saya merugikan orang pajak. Karena itu kan setelah berapa tahun masih bisa diperiksa," katanya,

Ia menilai kondisi tersebut dapat membuat pegawai pajak kembali berhadapan dengan persoalan hukum ketika melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang sebelumnya telah mengikuti program pengampunan pajak.

"Beberapa tahun kemudian diperiksa oleh orang pajak dengan data yang masih enggak terlalu jelas, orang saya dipanggil, ada yang ditahan juga," kata Purbaya.

Oleh karena itu, Purbaya menilai pihak pemerintah lebih baik memfokuskan kebijakan pada pembenahan pengumpulan penerimaan pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pernyataan Purbaya tersebut kembali menegaskan sikapnya yang sejak Mei 2026 telah menyatakan tidak akan menjalankan tax amnesty selama menjabat sebagai Pejabat Keuangan.

Saat itu, ia juga menyebut kebijakan tersebut hanya akan dijalankan apabila terdapat perintah langsung dari Kepala negara Prabowo Subianto.

⚠️ Penjelasan ini dihasilkan AI berdasarkan isi artikel. Bukan saran keuangan. Selalu verifikasi sebelum mengambil keputusan.