Pejabat Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan otoritas akan memperketat belanja negara untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Purbaya menyampaikan pihak pemerintah akan memantau kondisi pendapatan, belanja, dan defisit secara berkala. Jika pada akhir tahun terdapat risiko defisit melebar, pihak pemerintah tidak akan segan memangkas belanja yang dinilai tidak diperlukan.

“Pertama saya harus menjaga tetap defisit di bawah 3% at all cost. Kalau nanti menjelang akhir tahun tiba-tiba meningkat, saya akan potong belanja-belanja yang tidak perlu,” ujar Purbaya dalam forum Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Kamis (3/9/2026).

Menurutnya, disiplin fiskal tersebut dilakukan dengan melihat perkembangan APBN setiap bulan. Pihak pemerintah akan mengevaluasi posisi pendapatan dan belanja negara untuk memastikan defisit tetap berada dalam batas yang ditetapkan.

“Setiap bulan kita lihat belanja kita seperti apa, pendapatan kita seperti apa, defisit kita seperti apa. Itu yang disebut menjalankan fiscal discipline,” katanya.

Selain menjaga defisit, Purbaya juga menekankan pentingnya efisiensi dalam pelaksanaan belanja pihak pemerintah. Belanja yang dinilai tidak memberikan manfaat optimal akan dikurangi, termasuk kegiatan rapat yang dianggap tidak perlu.

“Yang belanja-belanja aneh kita potong, rapat-rapat tidak perlu kita kurangi sedikit. Basically belanja yang tidak berguna kita kurangi,” tegasnya.

Purbaya mencatat, sampai Juli 2026, defisit APBN masih terjaga di 0,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ia menilai posisi tersebut menunjukkan ruang fiskal yang masih cukup tinggi.

"Kalau kita lihat defisit sampai akhir Juli juga baru 0,9%. Mungkin karena belanjanya kurang cepat, tapi belanjanya cukup baik, cukup cepat. Tapi memang penerimaan kita di atas perkiraan semula," ujarnya.

Dengan demikian, menurutnya defisit yang terjaga tersebut disebabkan oleh penerimaan negara yang membaik dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Salah satu program yang menjadi perhatian pihak pemerintah adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Purbaya menuturkan anggaran MBG pada 2026 telah mengalami efisiensi dari alokasi awal sekitar Rp 330 triliun menjadi Rp 260 triliun dan kemudian Rp 240 triliun.

Namun, menurut dia, masih terdapat ruang untuk meningkatkan efisiensi program tersebut.

“MBG kan anggaran tahun ini awalnya Rp330 triliun, terus dilakukan efisiensinya menjadi Rp 260 triliun, terus menjadi Rp 240 triliun. Tapi saya bicara dengan kepala badan MBG yang baru, sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp 200 triliun,” ujar Purbaya.

Untuk tahun depan, pihak pemerintah tetap mengalokasikan anggaran MBG sekitar Rp 240 triliun. Meski demikian, Purbaya optimistis realisasi belanja program tersebut dapat ditekan melalui efisiensi dan pemanfaatan teknologi.

“Sekarang juga untuk memastikan program itu berjalan efisien, Kementerian Keuangan juga ikut mengawasi,” katanya.

Di tengah ketidakpastian perekonomian global, Purbaya menyampaikan otoritas tetap berupaya menghidupkan berbagai mesin pertumbuhan perekonomian atau engine of growth.

Menurutnya, kebijakan fiskal yang lebih efisien dan efektif perlu berjalan beriringan dengan sinergi bersama bank sentral. Dengan demikian, mesin fiskal maupun sektor swasta dapat bergerak secara optimal.

“Di tengah ketidakpastian global, otoritas sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini,” ujar Purbaya.

Ia menilai prospek perekonomian Indonesia masih cukup baik. Dengan kebijakan fiskal yang lebih efisien, sinergi kebijakan yang kuat, serta implementasi program yang berjalan baik, pertumbuhan perekonomian sebesar 6% pada tahun depan dinilai bukan target yang sulit dicapai.

Purbaya menegaskan pihak pemerintah akan terus memperbaiki pelaksanaan kebijakan dan memastikan setiap program memberikan dampak terhadap perekonomian.

Menurutnya, keberhasilan tersebut membutuhkan kerja masing-masing pihak sesuai tugasnya serta implementasi kebijakan yang konsisten.